Okezone.com, 22 Juni 2010
JAKARTA - Maraknya oknum di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang terlibat dalam sejumlah kasus membuat Menteri Keuangan Agus Martowardojo gerah.
Meskipun demikian, dirinya tidak mau bersikap gegabah dalam mengambil tindakan karena menganut asas praduga tak bersalah, namun tetap harus bersikap tegas jika memang terdapat indikasi kuat ke arah penyelewengan.
"Pemerintah tetap menjunjung praduga tidak bersalah, tapi harus mengambil tindakan tegas pada karyawan dan karyawati (yang tersangkut kasus)," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/6/2010) malam.
Meskipun demikian, dirinya tidak mau bersikap gegabah dalam mengambil tindakan karena menganut asas praduga tak bersalah, namun tetap harus bersikap tegas jika memang terdapat indikasi kuat ke arah penyelewengan.
"Pemerintah tetap menjunjung praduga tidak bersalah, tapi harus mengambil tindakan tegas pada karyawan dan karyawati (yang tersangkut kasus)," ujar Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Kantor Menko Perekonomian, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta, Senin (21/6/2010) malam.
Untuk menghindari segala bentuk penyimpangan di Ditjen Pajak, pihaknya akan semakin intensif dalam memperkuat sistem pengendalian internal untuk meyakini tidak ada tindakan-tindakan penipuan sejenis yang terus berjalan.
"Kita memberikan arahan yang terkait dengan hubungan penegak hukum agar bekerja sama dengan baik. Kalau terkait internal, Irjen harus masuk dan terkait sistem harus diperbaiki," tandasnya.
Sekadar mengingatkan, kian maraknya kasus mafia hukum di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya membuat geram sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu. Tak ayal, jika pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Polri untuk melihat dan meneliti perkembangan kasus tersebut, terutama dengan nama yang disebut dan bagaimana modusnya, serta konsekuensinya terhadap prosedur kerja di Direktorat Jenderal Pajak.
"Kita memberikan arahan yang terkait dengan hubungan penegak hukum agar bekerja sama dengan baik. Kalau terkait internal, Irjen harus masuk dan terkait sistem harus diperbaiki," tandasnya.
Sekadar mengingatkan, kian maraknya kasus mafia hukum di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) nampaknya membuat geram sejumlah pejabat di lingkungan Kemenkeu. Tak ayal, jika pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Polri untuk melihat dan meneliti perkembangan kasus tersebut, terutama dengan nama yang disebut dan bagaimana modusnya, serta konsekuensinya terhadap prosedur kerja di Direktorat Jenderal Pajak.
0 komentar:
Posting Komentar